jump to navigation

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS PERLU DIPERBAIKI March 25, 2006

Posted by Bedjo in Healt.
trackback

Upaya penanggulangan penyakit menular tuberkulosis (TBC) yang dilakukan pemerintah saat ini perlu diperbaiki. Pasalnya, ada sesuatu yang tidak tepat dari upaya yang dilakukan sekarang ini. Buktinya, kasus TBC masih tetap tinggi, sekalipun obat antituberkulosis diberikan gratis dan pengobatannya sudah menerapkan strategi DOTS (directly observed treatment shortcourse).

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi TBC yang diselenggarakan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI), Rabu (22/3) di Jakarta. Hadir sebagai pembicara Profesor dr Samsuridjal Djauzi SpPD, Prof dr Zubairi Djoerban SpPD, Prof dr Herdiman Pohan SpPD, dan dr Zulkifli Amin SpPD FCCP.

Menurut Zubairi, untuk menanggulangi kasus TBC di Indonesia pemerintah harus meningkatkan kemampuan para dokter melakukan DOTS, baik di rumah sakit maupun praktik dokter swasta. Permasalahan dalam pengobatan pasien di rumah sakit swasta dan praktik dokter adalah kurangnya pemantauan terhadap pasien TBC, baik dalam konsistensi kunjungan (berobat) dan meminum obat. Pasalnya, obat TBC diminum sedikitnya enam bulan. Agar pasien patuh, perlu pengawas menelan obat (PMO), yang merupakan salah satu komponen DOTS.

Dijelaskan, di beberapa rumah sakit swasta obat TBC diberikan gratis, tetapi yang menjadi masalah adalah konseling dan pemantauan pasien TBC. Semestinya, konseling dan PMO itu merupakan tanggung jawab sosial rumah sakit.

Secara terpisah Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menjelaskan untuk menanggulangi TBC, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta mendirikan pos TBC di daerah-daerah yang jauh dari puskesmas.

TBC dan HIV

Sedangkan, menurut Senior Konsultan TBC dari KNCV, Jan EJ Voskens, 50 persen penderita TBC berobat ke rumah sakit dan praktik dokter swasta yang belum menerapkan strategi DOTS, sehingga pengobatan tidak sesuai standar. Untuk itu, ujarnya, penanggulangan TBC perlu menyertakan rumah sakit dan dokter praktik swasta.

Secara terpisah Zulkifli menjelaskan, di RSCM tidak semua pasien TBC diobati di rumah sakit pemerintah itu. Alasannya, TBC bisa diobati di tingkat puskesmas, kecuali pasien mengalami penyakit berat.

Berobat di puskesmas, katanya, lebih meringankan pasien dari sisi biaya transportasi. Di samping itu, bila seluruh pasien TBC dilayani, RSCM menjadi puskesmas raksasa. Kondisi ini akan menjadi beban para dokter yang menjalani pendidikan spesialis. Perhatian dokter akan tersita dengan pasien TBC, sementara penyakit itu sebenarnya bisa diatasi di puskesmas. Pada kesempatan itu, Zubairi juga menjelaskan TBC cukup sering dialami pasien HIV. Dari 700 pasien HIV, ada 50 persen yang menderita TBC. Sekitar 30 persen dari pasien HIV yang dirawat jalan juga mengalami TBC. “TBC ini masalah bersama, harus juga diatasi bersama. Registrasi dan surveillance perlu ditingkatkan. Ada yang salah dalam penanggulangan TBC dan harus diperbaiki bersama,” tambah Zubairi

Terhambat

Dari Bandung dilaporkan, Tingginya prevalensi kasus penyakit tuberkulosis (TBC) di Jawa Barat, lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Pasalnya, penanggulangan TBC menjadi terpinggirkan, di saat ada wabah penyakit lain yang digolongkan sebagai kejadian luar biasa (KLB). “Kendala yang kita hadapi sebenarnya lebih disebabkan arah kebijakan saja. Selama ini, upaya penanganan yang kita lakukan selalu tertutup oleh KLB, seperti flu burung, demam berdarah, dan polio,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, dr Yudhi Prayudha, Selasa (21/3).

Menurut Yudhi, penanganan dan penanggulangan TBC sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan flu burung, demam berdarah, dan polio. Selain jumlah kasus di Jawa Barat masih tergolong cukup tinggi, angka kematian yang diakibatkan TBC juga sangat signifikan. “Kematian akibat TBC cukup signifikan. Kalau tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan angka kematian di Jawa Barat semakin tinggi,” katanya.

Selain arah kebijakan, Yudhi juga menyebutkan pasien yang kurang sabar menjalani pengobatan juga menjadi penyebab tingginya angka kematian akibat TBC. Karena itu, untuk pengawasan proses pengobatan, di puskesmas harus ada seorang kader yang ditunjuk sebagai pengawas menelan obat (PMO) untuk pasien TBC.

“Untuk pengobatan TBC dibutuhkan waktu minimal 6 bulan. Sedangkan di lapangan, banyak pasien yang baru melakukan dua bulan pengobatan dan kondisinya membaik sudah merasa sehat dan menghentikan pengobatannya. Padahal, pasien TBC itu harus sabar menjalani pengobatan hingga selesai,” papar Yudhi.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: